Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disingkat BPD Desa merupakan salah satu lembaga yang terdapat di tingkat desa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. BPD Desa juga berperan sebagai perwakilan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa.
Source: bing.comFungsi BPD Desa
BPD Desa memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepala desa serta perangkat desa lainnya.
- Menampung, menganalisis, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan program pemerintah desa.
- Menyusun dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) ke pemerintah desa.
- Mengelola dan mengawasi kegiatan pembangunan desa.
- Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa dalam mengambil keputusan strategis untuk kemajuan desa.
Struktur Organisasi BPD Desa
Struktur organisasi BPD Desa terdiri dari:
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Anggota
Setiap anggota BPD Desa dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan oleh masyarakat desa. Masa jabatan anggota BPD Desa biasanya berlangsung selama enam tahun.
Pemberdayaan BPD Desa
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan program pemberdayaan BPD Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan BPD Desa dalam mengawasi pemerintahan desa dan mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Salah satu bentuk pemberdayaan BPD Desa adalah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek seperti manajemen keuangan, pengelolaan aset desa, serta penguatan kapasitas SDM.
Kesimpulan
BPD Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengelola pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD Desa perlu mendapatkan dukungan dan pemberdayaan dari pemerintah untuk dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kemajuan desa.
