Source: bing.comDwifungsi ABRI adalah sebuah konsep yang diterapkan pada militer Indonesia selama masa Orde Baru pada era Presiden Soeharto. Konsep ini mengatakan bahwa selain tugas utama nya sebagai militer, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) juga harus berfungsi sebagai alat politik untuk menjaga stabilitas nasional dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Konsep dwifungsi ini dicetuskan oleh Soeharto pada tahun 1965 setelah ia mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Masa itu terjadi gejolak politik dan pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia. Saat itu, Soeharto menilai bahwa ABRI harus memiliki peran yang lebih luas untuk menjaga keamanan dan stabilisasi nasional.
Dwifungsi ABRI dibagi menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi pertahanan keamanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pertahanan keamanan bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keamanan dan keselamatan nasional, serta mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Sedangkan fungsi pembangunan bertanggung jawab dalam memajukan pembangunan nasional dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Fungsi Pertahanan Keamanan
Dalam fungsi pertahanan keamanan, ABRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Fungsi ini meliputi:
1. Pertahanan Negara
ABRI bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi wilayah Indonesia dari ancaman militer. ABRI juga memiliki kekuatan militer yang mampu melawan musuh dari dalam maupun luar negeri.
2. Keamanan dalam Negeri
ABRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Fungsi ini meliputi pengamanan keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Bantuan Kemanusiaan
ABRI bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam kondisi darurat, seperti bencana alam dan konflik sosial. ABRI juga diberi tugas untuk melindungi rakyat dari ancaman terorisme dan radikalisme.
Fungsi Pembangunan
Dalam fungsi pembangunan, ABRI bertanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi ini meliputi:
1. Pembangunan Infrastruktur
ABRI membantu dalam pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. ABRI juga membantu dalam membangun jalan, jembatan dan gedung-gedung pemerintah.
2. Pemberdayaan Masyarakat
ABRI bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang seperti usaha mikro dan kewirausahaan. ABRI juga membantu dalam membangun pasar dan menyediakan bantuan modal bagi masyarakat.
3. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
ABRI bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. ABRI juga membantu dalam mengatasi masalah lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan.
Kritik terhadap Konsep Dwifungsi ABRI
Walaupun konsep dwifungsi ABRI diklaim sebagai sebuah konsep yang bermanfaat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional, konsep ini juga mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kritik tersebut antara lain:
1. ABRI Terlalu Berperan dalam Urusan Politik
ABRI dianggap terlalu aktif dalam urusan politik, sehingga mengurangi independensi dan profesionalisme militer. Hal ini bisa mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. ABRI Kurang Fokus pada Fungsi Utama sebagai Militer
ABRI dianggap mengalami krisis identitas karena terlalu banyak fokus pada fungsi politik dan pembangunan, sehingga mengabaikan fungsi utamanya sebagai militer yaitu menjaga keamanan nasional dan membela kedaulatan negara.
3. Konsep Dwifungsi ABRI Memicu Tumbuhnya Korupsi
ABRI diberi tugas dan tanggung jawab yang banyak dalam menjalankan konsep dwifungsi. Kemampuan ABRI untuk mengawasi penggunaan dana pembangunan dan rekayasa sosial membuat ABRI menjadi sasaran korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan
Dwifungsi ABRI adalah sebuah konsep yang diterapkan pada militer Indonesia pada masa Orde Baru era Presiden Soeharto. Konsep ini mengatakan bahwa selain tugas utama nya sebagai militer, ABRI juga harus berfungsi sebagai alat politik untuk menjaga stabilitas nasional dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pertahanan keamanan dan fungsi pembangunan. Meskipun konsep ini mendapat kritik dari sejumlah pihak, namun dwifungsi ABRI dianggap mampu menjaga keamanan dan stabilitas nasional pada masa itu.
